Prof Fauzan: Jadi DPRD Diantarkan dengan Uang, Bagaimana Memilih Bupati?

Andi Saputra - detikNews

          

Prof Dr M Fauzan (dok.detikcom)

Jakarta - UU Pilkada yang merampas hak rakyat memilih kepala daerah dan diserahkan kepada anggota DPRD menggerus demokrasi. Apalagi, anggota DPRD yang terpilih dan akan duduk di kursi parlemen selama 5 tahun ke depan kualitasnya sangat buruk.

"Anggota DPRD sekarang? Anggota legislatif yang baru terpilih adalah orang yang diantarkan kekuatan uang. Faktor uang sangat berperan. Nggak kenal sama orang (masyarakat), tahu-tahu jadi anggota dewan. Pemilu kemarin benar-benar politik uang yang benar-benar sangat dahsyat. Bagaimana mereka harus memilih Bupati?" kata guru besar hukum tata negara pada bidang otonomi daerah, Prof Dr M Fauzan saat berbincang dengan detikcom, Minggu (28/9/2014).

Bahkan menurut Fauzan, saat kampanye Pileg lalu, amplop sampai habis di toko dan pasaran. Pasca duduk di kursi DPRD, mereka ramai-ramai menggadaikan SK-nya untuk mendapatkan uang segar.

"Menggadaikan SK imbas mereka mengeluarkan uang untuk menjadi anggota DPRD. Peluang ini (pemilihan kepala daerah lewat DPRD-red) lalu ditangkap," tegas Prof Fauzan.

Menurut pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah itu, dengan kondisi di atas maka kualitas demokrasi ke depan diprediksi akan semakin surut. Seharusnya, DPR bisa menunjukkan sisi kenegarawanannya daripada berbicara menang kalah semata.

"Kekhawatiran akan kembali masa lalu sangat besar, sangat beralasan," papar Prof Fauzan.

Prof Fauzan tidak menampik pola pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menjadikan kepala daerah sapi perahan. Hal ini akan diikuti dengan perubahan pola pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban akan dilakukan kepala daerah ke DPRD