Dari Tanah Suci, Bima Arya: Pilkada Langsung Nilai Paling Hakiki Demokrasi!

M Iqbal - detikNews

          

Foto: Bima Arya

Jakarta - Sejumlah kepala daerah berbondong-bondong menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang akhirnya disahkan DPR. Wali Kota Bogor Bima Arya yang turut menolak Pilkada melalui DPRD, menilai beda paham menyikapi UU Pilkada bukan soal tarung kubu Jokowi dan Prabowo. Tapi hakikat demokrasi.

"Saya sedih melihat bangsa ini seolah tercabik dan terbelah ketika Pilpres dan pasca Pilpres. Pilkada langsung atau tidak langsung itu bukan soal pertarungan kubu Jokowi dan Prabowo atau perdebatan koalisi, tapi ini adalah keyakinan kita atas nilai yang paling hakiki dari demokrasi, yaitu partisipasi," kata Bima Arya kepada detikcom, Minggu (28/9/2014).

Menurut ketua DPP PAN itu, rakyat punya hak untuk ikut menentukan masa depan mereka secara langsung dalam pemilihan umum. Karenanya demokrasi itu bukan hanya prosedur, tapi juga nilai.

"Dari Tanah Suci saya mendoakan agar seluruh elite politik di tanah air diberikan kekuatan untuk bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik atau kelompok," ujar Bima yang kini berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji.

"Saya mendoakan agar bangsa indonesia diberikan kekuatan untuk mengelola perbedaan dengan kedewasaan," imbuh politisi PAN itu.

Bima Arya bersama sejumlah kepala daerah di antaranya Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, menolak substansi UU Pilkada yang mengatur kepala daerah dipilih DPRD.

Bima melalui twitter @BimaAryaS pada 19 September 2014, bahkan sudah lebih dulu merespons UU Pilkada yang baru diketok DPR pada (26/9/2014)

"Belum selesai kawan. Masih ada harapan, rapatkan barisan, beri MK kesempatan," tulis Bima Arya di twitter hari ini plus mengunggah fotonya dengan para kepala daerah yang lain seperti Ahok, Ridwan Kamil, Azwar Anas dan lainnya.